Oleh Abas Tohar
Ketika bumi berteriak, manusia sibuk berdebat, dan tragedi berubah menjadi komedi hitam
Tahun 2025 melintas seperti sebuah oratorio kesedihan yang dimainkan oleh empat unsur alam sekaligus. Langit Nusantara kehilangan warna birunya, diganti nada kelabu yang menggantung seperti firasat buruk. Annus horribilis tampak terlalu santun; yang tepat adalah annus insanus—tahun kegilaan ekologis yang menelanjangi kelemahan negara kepulauan ini.
Bencana datang dari segala penjuru:
Air menelan daratan melalui banjir bandang dan tsunami.
Api mengamuk lewat kebakaran dan erupsi gunung api.
Udara menggila dalam wujud puting beliung dan angin topan.
Tanah meronta lewat longsor dan gempa bumi.
Dan di tengah simfoni murka alam itu, ada fakta yang menyayat: 3,3 juta jiwa di 50 kabupaten/kota terdampak, 758 tewas, 472 hilang—angka-angka dingin yang harusnya membuat pembuat kebijakan tidak tidur nyenyak. Tetapi sepertinya, yang terbangun hanya rasa lelah publik, bukan rasa malu negara.
Bencana-bencana ini bukan kejutan geografi belaka; Indonesia memang berdiri di atas panggung tektonik: Ring of Fire, titik pertemuan tiga lempeng— Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Kita hidup di atas panggung yang retak, namun sepanjang tahun 2024–2025, pertunjukan menjadi jauh lebih garang: 26 badai siklon tropis terbentuk di Samudra Pasifik Utara dan Laut Cina Selatan, mengepung kita seperti lingkaran kepungan alam.
Sains sebenarnya sudah lama berteriak. PBB melalui WMO, lewat laporan State of the Climate pada 23 Juni 2025, memberi peringatan keras tentang krisis iklim. Sea Surface Temperature (SST) terus merangkak naik—indikator bumi yang demam. Tetapi manusia, seperti biasa, lebih pandai berdebat daripada bergerak. Homo disputandus—manusia yang lebih hobi bicara ketimbang bekerja.
Sementara itu, Uni Eropa datang membawa dua regulasi keras:RED II (2018) dan EUDR (2022).
Banyak yang menyebut keduanya diskriminatif, menguntungkan minyak bunga matahari sambil menekan sawit. Kritik itu sah. Namun menanggapi dengan emosi dan menyebut Eropa sebagai “imperialis baru berkedok extraterritorial jurisdiction” hanya membuat kita tampak ringkih secara intelektual.
Yang kita butuhkan adalah Gap Analysis, Counter Argument Paper, dan dokumen ilmiah yang matang—bukan pidato nasionalis yang viral dua menit lalu dilupakan.
Ironisnya, kritik Eropa soal deforestasi justru berdiri di atas kenyataan pahit: hutan kita sendiri ditebang seperti halaman kosong, mengantarkan kita pada kerusakan ekologis yang nyaris permanen.
Dan kerusakan itu terbukti nyata. Pakar UGM menegaskan banjir bandang dan longsor Sumatera bukan semata cuaca ekstrem*, melainkan akibat rusaknya ekosistem hulu DAS: meteorologi yang kita abaikan, geografi yang kita kikis, geologi yang kita culik, dan hidrolik yang kita rusak. Kita menganiaya alam, lalu kaget ketika ia membalas. Natura ultrix—alam adalah pembalas yang sabar, dan kesabarannya kini telah habis.
Yang lebih pahit dari kerusakan ekologis adalah kenyataan bahwa kekayaan menuju oligarki, sementara bencana menuju rakyat.
Di negeri yang selalu memuji alam sebagai “anugerah,” elite politik dan kroni bisnis justru memanfaatkan anugerah itu sebagai tambang pribadi. Hutan dilepas seperti properti keluarga; seorang mantan Menteri Kehutanan (2009-2014) bahkan disebut memberikan izin pelepasan 1,3 juta hektare, serta izin pinjam-pakai tambang 900 ribu hektare. Maka kasus PT Duta Palma bukanlah anomali, melainkan gejala kronis: korupsi, pencucian uang, serta perkebunan sawit ilegal seluas 221.868 hektare, dengan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
Oligarki memanen profit; rakyat memanen banjir, longsor, dan tanah retak. Sebuah simbiosis yang bahkan Darwin pun enggan menjelaskan.
Tetapi dalam masyarakat kita, bencana bukan hanya urusan sains. Mitos dan kosmologi ikut menuntut panggung.
Dalam tradisi Jawa, kehidupan adalah duel harmonis antara Jagat Ageng (makrokosmos) dan Jagat Alit (mikrokosmos). Ketika bencana beruntun, sebagian orang menganggap alam sedang menolak kepemimpinan nasional. Muncullah ide untuk meruwat Pemerintah, atau ajakan Cak Imin Menko Tobatan Nasuhah khusus menteri-menteri (tentu tanpa mengajak Presiden—politik Jawa tetap punya tata krama).
Lucu? Sedikit.
Ironis? Sangat.
Menyesakkan? Tanpa ragu.
Menyalahkan roh-roh gaib mungkin terasa puitis, tetapi menyalahkan buruknya tata kelola lingkungan jauh lebih masuk akal.
Yang lebih tragis adalah respon negara.
Ketika WMO, akademisi, dan institusi internasional memberi peringatan, kita malah sibuk mengurus gas melon, harga beras, hingga petramax oplosan. Tidak ada white paper mitigasi bencana, tidak ada strategi terpadu. Yang ramai di berita justru politisi dan pejabat yang flexing tunjangan supermewah, seolah hidup di negeri paralel yang steril dari lumpur banjir.
Ini bukan sekadar ironi administrasi.
Ini bentuk kegagalan etis yang seharusnya memalukan sebuah bangsa yang mengaku besar.
Di tengah absurditas itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terdengar seperti doa lama yang tak pernah dikabulkan:
“Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Sayangnya, kalimat itu kini lebih mendekati mitologi konstitusional.
Kontribusi SDA terhadap APBN 2024 hanya 7,41%—sekitar Rp 207,7 triliun—terlalu kecil untuk negeri yang selalu menyebut dirinya kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Jika bumi dan air “untuk rakyat,” mengapa rakyat yang justru tenggelam oleh bencana ekologis?
Konstitusi menyediakan janji, Negara dan Penyelenggara nya menyediakan alasan, dan Rakyat—seperti biasa—menyediakan kesabaran.
Dan sementara negara sibuk menambal citra, rakyat menambal atap rumahnya. Sementara pejabat mengurus kosmetik politik, alam mengurus daftar korban.
Lagu 🎼🎹Ebiet G. Ade mungkin benar: “…mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita…”
Barangkali Tuhan bukan hanya bosan—barangkali hening-Nya adalah isyarat agar kita bercermin, bukan berkeluh.
Kita terlalu berisik, tetapi tidak cukup bertindak.
Padahal solusi bukan ruwatan nasional.
Bukan ritual simbolik.
Bukan pidato yang disiarkan primetime.
Solusi adalah keberpihakan: pembangunan yang pro-poor, harga pangan stabil, kemiskinan yang ditekan, lingkungan yang dirawat, dan kebijakan yang berpihak kepada mereka yang paling rentan.
Sejak era Mataram Kuno, kita sudah punya panduan:
7-W — Wareg, Waras, Wasis, Wastra, Waskita, Wisma, Wicaksana.
Kebutuhan dasar yang sederhana tetapi diabaikan oleh generasi pemimpin yang lebih gemar angkasa retorika daripada bumi realitas.
Dan pada akhirnya, ketika air kembali naik, ketika bumi kembali bergerak, ketika angin kembali mengamuk, kita sadar bahwa manusia hanya setitik debu dengan ego sebesar gunung.
Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga alam, menjaga sesama, memperbaiki diri, dan menyerahkan sisanya kepada Yang Mahatahu.
Tawakkal ‘alallāh.
Wallāhu a’lam biṣ-ṣawāb.
