Ketika Kritik Seorang Diplomat Senior Bertemu Diagnosis Struktural

Membaca Pesan Dino Patti Djalal dalam Cermin Kerapuhan Ekosistem Politik Luar Negeri Indonesia

Oleh: Abas Tohar

Kritik terbuka Dino Patti Djalal kepada Menteri Luar Negeri Sugiono sejatinya bukanlah thunderbolt out of the blue. Ia lebih tepat dibaca sebagai konfirmasi publik atas problem struktural yang telah lama mengendap dalam ekosistem politik luar negeri Indonesia—problem yang, dalam berbagai tulisan sebelumnya, telah saya singgung melalui bahasa satir, asesmen strategis, dan memo reflektif yang barangkali terasa tidak nyaman, namun perlu.

Dalam bahasa sederhana: Dino tidak sedang membuka luka baru; ia hanya menarik tirai dari luka lama.

1. Kepemimpinan Menlu: Dari “Ferrari Tanpa Sopir” ke Kekosongan Strategis

Analogi Dino tentang Kemlu sebagai Ferrari adalah metafora yang elegan, namun juga tragis. Ferrari tanpa pengemudi yang fokus bukan sekadar kendaraan mahal yang diam—ia menjadi simbol potensi yang disia-siakan.

Dalam artikel “Ketika Teori Bertekuk Lutut di Medan Perang Diplomasi”, saya telah menegaskan satu tesis kunci:

Eruditio sine potestate est vanitas — pengetahuan tanpa daya adalah kesia-siaan.

Masalah Kemlu hari ini bukan ketiadaan diplomat cerdas, melainkan ketiadaan strategic ownership di tingkat pimpinan. Minimnya arahan strategis, tertundanya rapat Dubes, dan demoralisasi akibat pemangkasan anggaran menunjukkan bahwa leadership vacuum bukan isu persepsi, melainkan realitas administratif.

Dalam konteks geopolitik yang semakin power-driven, diplomasi tanpa kepemimpinan aktif berisiko tereduksi menjadi ritual without leverage. Atau lebih tajam: administration without direction.

2. Menlu yang Diam: Ketika Politik Luar Negeri Kehilangan Suara Publik

Kritik Dino soal absennya policy speech dan komunikasi substantif bukanlah persoalan gaya personal. Ini menyentuh jantung legitimasi politik luar negeri.

Mantan Menlu Ali Alatas pernah mengingatkan: foreign policy begins at home. Tanpa komunikasi publik yang memadai, kebijakan luar negeri kehilangan domestic anchoring. Ia menjadi elitis, teknokratik, dan rentan disalahpahami.

Dalam salah satu asesmen, saya menulis:

Diplomasi tanpa narasi adalah kekuatan tanpa gema.

Ketika komnikasi Menlu direduksi menjadi unggahan visual tanpa penjelasan substansi, maka lahirlah paradoks: visibility without intelligibility. Dalam istilah Latin, vox sine sensu—suara tanpa makna.

Dalam era information warfare dan narrative contestation, diam bukanlah netralitas. Diam adalah posisi yang ditafsirkan pihak lain.

3. Menjauh dari Pemangku Kepentingan: Diplomasi yang Terputus dari Ekosistemnya

Kritik Dino bahwa komunitas hubungan internasional merasa “jauh, tidak direspons, dan tidak aksesibel” adalah sinyal serius. Diplomasi modern tidak lagi bersifat state-centric semata.

Dalam MEMORANDUM STRATEGIS TERKLASIFIKASI, saya menegaskan bahwa:

Political goodwill without institutional trust is strategically hollow.

Kepercayaan pemangku kepentingan—akademisi, ormas, think tanks—bukan nice to have, melainkan strategic asset. Menutup diri dari kritik sama artinya dengan memiskinkan early warning system dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Dalam bahasa yang lebih lugas: you cannot outsource wisdom while ignoring those who produce it.

4. Akar Rumput dan Gotong Royong Diplomasi: Kontradiksi yang Terbuka

Pesan Dino bahwa membantu Presiden tidak berarti memunggungi rakyat menggarisbawahi kontradiksi mendasar dalam praktik diplomasi kita hari ini.

Di forum internasional, Indonesia lantang menyerukan inclusive cooperation. Namun di dalam negeri, inisiatif non-negara justru sering diperlakukan sebagai gangguan, bukan mitra.

Dalam salah satu asesmen geopolitik, saya menulis:

Ambiguitas efektif dalam perang, tetapi destruktif dalam hukum dan diplomasi.

Gotong royong antara negara dan masyarakat sipil bukan romantisme normatif. Ia adalah multiplier effect dalam diplomasi modern—terutama ketika anggaran Kemlu tercekik dan core business diplomasi hanya mendapat remah fiskal.

Money does not guarantee success, but without it, failure is predictable.

Dalam kondisi seperti ini, menutup pintu terhadap energi akar rumput bukan hanya arogan, tetapi strategically irrational.

Penutup: Pesan Cinta yang Tidak Perlu Dibantah

Dino menyebut kritiknya sebagai pesan cinta. Dan cinta, dalam tradisi intelektual, tidak selalu dibungkus pujian. Kadang ia hadir sebagai uncomfortable truth.

Jika kritik ini diabaikan, maka Indonesia berisiko menjadi negara yang benar secara normatif, namun tumpul secara strategis.
Dari titik inilah, refleksi tentang keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan menjadi relevan—bukan sebagai pilihan moral, melainkan sebagai kebutuhan strategis.

Epilog: Menjembatani Ketegasan dan Kebijaksanaan

Dalam konteks tersebut, lanskap negosiasi kontemporer menunjukkan bahwa nilai political goodwill mengalami pergeseran signifikan. Niat baik politik semakin dipersepsikan tidak efektif, bahkan naif, dan dalam situasi tertentu berubah menjadi potential liability alih-alih aset strategis. Negosiasi internasional kini lebih ditentukan oleh kapasitas nyata daripada simbol kesantunan.

Namun demikian, paradoks mendasar tetap berlaku: diplomasi tanpa kekuatan berisiko menjadi retorika, sementara kekuatan tanpa strategi cenderung berujung pada kenekatan. Keduanya sama-sama gagal menghasilkan keberlanjutan kebijakan luar negeri.

Indonesia dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mendamaikan idealisme hukum internasional dengan realisme strategis. Tanpa keseimbangan tersebut, Indonesia berisiko menjadi aktor yang konsisten secara normatif, tetapi semakin marginal secara geopolitik. Summum ius, summa iniuria —penegakan prinsip tanpa daya dukung dapat berujung pada kontraproduktivitas.

Ketegasan berbasis logika militer memang dapat memecah kebuntuan jangka pendek. Namun diplomasi bukan medan tempur. Ia menuntut pengelolaan kepentingan, persepsi, dan waktu secara simultan. Kemenangan taktis yang tidak terintegrasi dalam strategi jangka panjang hanya akan menghasilkan ironi klasik: win the battle, but lose the war.

Epilog ini menegaskan bahwa tantangan utama kebijakan luar negeri Indonesia bukanlah memilih antara kekuatan atau norma, melainkan memastikan bahwa kekuatan dikendalikan oleh strategi, dan norma ditopang oleh kapasitas.

Fiat iustitia, sed custodiat potentia.

(Biarlah keadilan ditegakkan, tetapi kekuatan harus dijaga).

Stay critical and think wisely🙏