Oleh Abas Tohar
Pemahaman atas dinamika geopolitik Timur Tengah kerap terasa counter‑intuitive tidak selaras dengan nalar moral yang dibayangkan publik, terutama di negara‑negara Muslim non‑Arab.
Kebijakan luar negeri negara‑negara Arab sering dibaca sebagai paradoks: dekat secara identitas, jauh secara kepentingan. Tulisan ini berupaya mengurai shabakah muʿaqqadah (شبكة معقدة)—jaringan kusut tersebut—dengan satu premis kunci: foreign policy is not theology; it is interest articulted through power.
Dengan membaca setiap kebijakan melalui prisma national interest, kita dapat memahami bahwa anomali bukanlah penyimpangan, melainkan konsistensi logis dari rasionalitas negara. Dalam bahasa klasik: raison d’état precedes moral sentiment.
Investasi dan Ilusi Persaudaraan
Pada 12 Mei 2023 di Jeddah, Bahlil Lahadalia, kala itu Menteri Investasi/Kepala BKPM, tampil sebagai guest speaker dalam forum Islamic Development Bank Group (IsDB). Dengan gaya yang oleh sebagian audiens dianggap _strange yet revealing, ia mengemukakan fakta telanjang : investasi negara‑negara Islam ke Indonesia hanya sekitar 5,5% dari total Foreign Direct Investment (FDI).
Selebihnya 94,5% justru datang dari negara‑negara yang dalam kosakata teologis klasik sering disebut Bilād al‑Kuffār (بلاد الكفّار). Bagi sebagian audiens, data ini terasa offensive. Namun bagi mereka yang akrab dengan diplomasi kawasan, ini adalah plain reality.
Saya sendiri, yang pernah menangani desk negara‑negara GCC, OKI, dan IsDB (2004–2007) di Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, melihat fakta ini sebagai business as usual.
Ketika Sentimen Mengalahkan Logika Bisnis
Asumsi bahwa ukhuwah islāmiyyah (الأخوة الإسلامية) dapat menjadi economic leverage adalah category mistake. Negara‑negara Teluk—Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain—beroperasi dengan dalīl siyāsah (دليل سياسة) yang dingin dan kalkulatif.
Dua kaidah tidak tertulis, namun sangat operasional, menjadi fondasi kebijakan mereka:
- Al‑ukhuwwah ʿalā asās al‑maṣāliḥ al‑waṭaniyyah (الأخوة على أساس المصالح الوطنية) persaudaraan hanya bermakna sejauh selaras dengan kepentingan nasional. Dalam terminologi strategi, Indonesia tidak otomatis masuk concentric circle kebijakan luar negeri mereka tanpa economic gravity yang signifikan.
- Al‑ʿamal huwa al‑ʿamal (العمل هو العمل) business is business. Investasi dinilai melalui cost‑benefit analysis, risk assessment, dan expected return. Jika ada friksi, yang dicari bukan dalil moral, melainkan ḥallun murbiḥun li‑ṭ‑ṭarafayn (حل مربح للطرفين) mutually beneficial outcome. Di sini berlaku adagium Latin: pecunia non olet uang tidak mengenal aroma ideologi.
Pan‑Arabisme yang Layu dan Pragmatism Rising
Dua prinsip tersebut tidak hanya menjelaskan pola investasi, tetapi juga pergeseran geopolitik Timur Tengah pasca‑Arab Spring. Proximity‑Based Engagement telah digantikan oleh al‑barāghmātiyyah al‑siyāsiyyah (البراغماتية السياسية). Negara‑negara seperti Saudi Arabia, UAE, Mesir, Yordania, Maroko, Qatar, bahkan Turki, kini mengadopsi kebijakan transactional diplomacy.
Konsekuensinya nyata: isu Palestina semakin dipinggirkan dari agenda strategis. Negara‑negara Arab enggan menampung pengungsi Palestina, sementara sebagian justru membuka hubungan diplomatik dengan Israel baik secara formal maupun melalui unofficial trade relations. Ukhuwah berubah menjadi rhetorical currency, bukan instrumen kebijakan.Ironisnya, Indonesia yang secara geografis dan strategis berada di luar kawasan justru menawarkan diri menampung pengungsi Palestina di Pulau Galang, di tengah realitas lebih dari 25 juta warga domestik yang masih berada dalam kemiskinan ekstrem.
Dalam kacamata realpolitik, ini adalah moral overextension. Di titik inilah ilusi solidaritas runtuh dan realitas kekuasaan menampakkan wajah aslinya. dalam geopolitik, kita belajar satu hal pahit tapi jujur: “The world is not governed by good intentions, but by well-calculated interests.” Prinsip inilah yang kemudian membingkai cara kawasan dan Washington membaca krisis Iran hari ini.
Iran, Krisis, dan Doktrin Trump: The Return of Maximum Pressure
Pergeseran ini semakin relevan bila dibaca dalam konteks krisis ekonomi‑politik Iran dan kebangkitan kembali Trump Doctrine 2.0 (2025–2029). Doktrin ini ditandai oleh economic coercion, secondary sanctions, dan pendekatan maximum pressure with selective disengagement. Iran hari ini bukan hanya menghadapi tekanan domestik inflasi, devaluasi rial, dan ketidakpuasan sosial tetapi juga strategic isolation. Negara‑negara Teluk membaca situasi ini secara oportunistik: bukan sebagai panggilan ukhuwah, melainkan sebagai risk scenario. Maka, alih‑alih solidaritas Islam, yang muncul adalah hedging strategy mendekat ke Washington, menjaga jarak dari Teheran.Di bawah Trump, Timur Tengah tidak dibaca sebagai ruang solidaritas, melainkan theater of leverage. Siapa yang deliver value akan dipelihara; siapa yang liability akan ditekan. Cui bono? Jawabannya sederhana: mereka yang adaptif terhadap arsitektur kekuasaan global.
Menutup Loopholes: Dari Baper ke Rasionalitas
Singkatnya, baper investasi adalah jebakan psikologis. Mengandalkan sentimen identitas—agama, sejarah, atau retorika persaudaraan dalam dunia investasi dan geopolitik adalah strategic naivety. Investasi tidak mengenal ukhuwah, dan geopolitik tidak beroperasi atas dasar empati. Indonesia perlu keluar dari ilusi moral dan membangun investment ecosystem yang kredibel, prediktabel, dan bankable. Dalam bahasa Machiavelli: “states are not saved by good intentions, but by good calculations.”
Salām al‑ʿaql al‑ṣaḥīḥ, wa al‑khayr wa al‑barakah._
