Oleh Abas Tohar
Pengantar
Tulisan ini hadir sebagai memento cautela—pengingat agar kita lebih berhati-hati membaca setiap narasi yang melintas di ruang publik. Tidak semua cerita, opini, atau seruan moral lahir dari niat genuin untuk public good. Banyak yang dibentuk, direkayasa, dan diorkestrasi sebagai bagian dari perception engineering demi kepentingan tertentu.
Kita hidup dalam sebuah laboratorium politik terbuka, tempat narasi diuji, digulirkan, dan diperkuat hingga menjadi collective belief. Di sinilah publik sering tidak sadar bahwa apa yang dianggap “kebenaran” (“new truth”) sebenarnya adalah veritas manufacta—kebenaran hasil fabrikasi.
Oleh karena itu, kewaspadaan menjadi prima virtus. Kita dituntut untuk memilah: mana informasi yang jernih, mana yang sekadar instrumen soft power, dan mana yang merupakan narrative weaponry berkedok kepedulian.
Tulisan ringkas ini tidak bertujuan menebar paranoia, tetapi menajamkan literasi kewaspadaan. Sebab dalam dunia yang kian penuh post-truth, memahami bagaimana narasi dibangun dan siapa yang menggerakkannya —menjadi bentuk self-defense intellectus yang paling dasar bagi bangsa ini.
A Classified Strategic Note — Red Team Analysis
Di era politik post-truth, pengaruh tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat secara militer atau ekonomi, tetapi oleh siapa yang paling mampu mengontrol aliran narasi. Sebuah negara, korporasi besar, atau aktor politik tidak perlu lagi menaklukkan wilayah; cukup menaklukkan persepsi publik. Inilah yang disebut sebagai Narrative Supply Chain — rantai pasok produksi, distribusi, dan amplifikasi narasi yang dibangun secara sistematis untuk membentuk realitas kolektif.
1. Bagaimana Narasi Dibentuk: Anatomy of the Narrative Supply Chain
Narasi tidak muncul secara spontan. Ia dibentuk melalui tahapan yang terstruktur, mirip manufaktur, dengan empat lapisan utama:
(a) Ideation Layer — Pembentukan Tema Framing
Di titik ini, aktor-aktor perancang narasi menetapkan what must be believed. Mereka menciptakan core storyline, memilih musuh bersama, dan menentukan titik simpati publik.
Contoh umum: “Stabilitas nasional terancam.”; “Kedaulatan ekonomi harus dilindungi.”; “Ancaman asing mengintervensi proses politik.”
Layer ini biasanya digarap oleh think tank tertentu, konsultan politik elite, atau pusat analisis yang memiliki akses pada data intelijen dan psikologi massa.
(b) Validation Layer — Legitimasi oleh Otoritas“Netral”
Agar narasi tampak kredibel, ia harus divalidasi oleh figur otoritatif: akademisi, analis internasional, lembaga riset, NGO tematik, atau mantan pejabat keamanan. Tujuannya sederhana: memberi “stempel netralitas” agar narasi tidak terlihat sebagai propaganda. Di sinilah istilah “epistemic authority” memainkan peran: otoritas pengetahuan dipinjam untuk menjustifikasi narasi.
(c) Distribution Layer — Penyebaran Melalui Multi-Channel Ecosystem
Setelah narasi memiliki formasi dan legitimasi, ia didistribusikan ke publik melalui jaringan simultan: media mainstream; portal opini (komersial atau partisan); influencer digital;akun bot-net; NGO tematik; diplomasi publik atau pusat kebudayaan asing. Ini mirip operasi logistik: narasi harus sampai pada segmen audiens yang berbeda dengan tone yang berbeda pula.
(d) Amplification Layer — Repetisi dan Normalisasi
Narasi menjadi “kebenaran baru” bukan karena faktanya kuat, tetapi karena repetisinya konsisten.; Setiap kanal menjalankan tugas amplifikasi: komentar publik; trending hashtags; potongan video pendek;thread investigasi semu; dan opini editorial. Pada tahap ini terbentuklah kondisi post-truth: persepsi mengalahkan data; emosi menggeser bukti.
2. Siapa Aktornya: The Narrative Complex
Narasi tidak pernah berdiri sendiri. Ia memerlukan ekosistem yang saling menopang. Paling tidak terdapat lima kategori aktor:
(a) State Actors (asing maupun domestik)
Pemerintah negara besar menjalankan strategic communication untuk mengamankan kepentingan geopolitik. Instrumen yang umum dipakai: diplomasi publik; lembaga kebudayaan; grant untuk universitas; dan program NGO lintas isu. Mereka membungkus kepentingannya dengan bahasa hak asasi, demokrasi, keamanan, atau stabilitas regional.
(b) Non-State Power Brokers.
Termasuk korporasi digital, konglomerat media, dan grup kepentingan. Mereka tidak memiliki kewajiban negara, tetapi memiliki pengaruh yang setara atau lebih besar dari negara. Narasi yang mereka dorong biasanya berhubungan dengan: arah regulasi; akses pasar; perubahan opini publik terhadap industri tertentu; dan normalisasi nilai gaya hidup tertentu.
(c) Think Tank & Policy Labs
Institusi ini mengerjakan fungsi knowledge manufacturing. Mereka menyuplai laporan kebijakan;
white paper; “analisis akademik”; dan rekomendasi publik. Walau tampil netral, mereka sering menjadi proxy advocacy bagi para donor.
(d) Digital Ecosystem Agents
Influencer politik, buzzer, bot farm, micro-targeted content producer. Mereka berfungsi sebagai lapisan amplifikasi paling cepat. Di Indonesia, lapisan ini sering menjadi battlefield menjelang pemilu atau momentum sensitif seperti Pilpres, Pilkada undang-undang, hingga isu politik identitas.
(e) NGO & Civil Society Network
Sering menjadi wajah paling “bersih” dari operasi pengaruh naratif. Isu yang dibawa terlihat moral: lingkungan; HAM; demokratisasi; dan anti-korupsi. Namun, framing yang dipilih dan prioritas kampanye sering mengikuti arah donor luar negeri atau kepentingan geopolitik tertentu.
3. Dampaknya terhadap Politik Indonesia
(a) Polarisasi Identitas dan Fragmentasi Sosial.
Narasi yang didesain untuk memecah publik membuat masyarakat terbelah secara permanen — bukan hanya saat pemilu, tetapi dalam isu agama, nasionalisme, hingga gaya hidup. Fragmentasi ini melemahkan kemampuan negara untuk menyatukan agenda nasional.
(b) Intervensi Kebijakan Melalui Framing Tekanan Publik
Keputusan pemerintah bisa tergiring oleh tekanan narasi, bukan analisis rasional.Ketika sebuah narasi mendapatkan legitimasi moral, ia dapat memaksa pemerintah bertindak, sekalipun narasi tersebut dibangun atas data parsial.
(c) Distorsi Kedaulatan Regulatif
Melalui lobi, grant, dan operasi framing, aktor-aktor luar dapat memengaruhi bagaimana regulasi dirumuskan. Inilah bentuk modern dari extraterritorial influence: tidak memakai kekuatan militer, tapi kekuatan wacana dan jejaring.
(d) Melemahnya Kepercayaan Publik pada Institusi Negara
Narasi yang berulang tentang: korupsi sistemik, elit tidak kompeten, dan aparat tidak netral. Jika diulang tanpa henti, akan mengikis legitimasi institusi, sekalipun sebagian narasi itu dibesar-besarkan.
(e) Perang Informasi Antar-Elit Domestik
Bukan hanya asing: elit lokal pun menggunakan Narrative Supply Chain untuk menjatuhkan rival politik, membangun mitos kepemimpinan, atau memoles citra “pahlawan”.
Penutup
Dalam politik modern, penguasaan narasi telah menjadi strategic asset. Ia dapat memperkuat negara, tetapi dapat pula menghancurkan fondasinya dari dalam — tanpa satu pun tembakan dilepaskan.
Salam akal-sehat wal khair wal barakah 🙏
